Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
BERITANasional

Urus SIM Wajib Miliki BPJS Kesehatan Aktif

198
×

Urus SIM Wajib Miliki BPJS Kesehatan Aktif

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi dari humas polri
Example 468x60

JAKARTA, potretkita.id – Mulai 1 Juli 2024, pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM) di Indonesia diwajibkan memiliki BPJS Kesehatan yang aktif.

Kebijakan ini akan diuji coba hingga 30 September 2024. Namun, bagaimana jika peserta BPJS menunggak pembayaran?

Kasubdit SIM Ditregident Korlantas Polri Kombes Pol. Heru Sutopo menyatakan, pemohon SIM yang memiliki tunggakan BPJS, tetap bisa melanjutkan proses pengurusan SIM dengan beberapa syarat.

Sebagaimana dirilis Humas Polri, diakses Ahad (9/6), terdapat berbagai kanal pembayaran yang dapat diakses untuk melunasi tunggakan BPJS.

“Bagi yang belum mampu melunasi secara penuh, tersedia opsi cicilan iuran melalui pendaftaran daring. Bukti pendaftaran dalam program cicilan sudah cukup untuk memenuhi persyaratan,” ujarnya.

READ  Bupati Toba Ikut Berbuka Puasa Bersama

Status kepesertaan aktif BPJS Kesehatan dapat dicek melalui layanan Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165 atau melalui Aplikasi Mobile JKN.

Pemohon yang menunggak, bisa melampirkan bukti pelunasan tunggakan atau mengikuti Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB).

Kewajiban memiliki BPJS Kesehatan sebagai syarat pengurusan SIM diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023, yang merupakan perubahan atas peraturan tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan SIM.

Berikut bunyi aturan tersebut:

Persyaratan administrasi untuk penerbitan SIM meliputi:
1. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran SIM secara manual atau elektronik.
2. Melampirkan fotokopi dan memperlihatkan KTP atau dokumen keimigrasian untuk WNA.
3. Melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi.
4. Melampirkan surat hasil verifikasi kompetensi mengemudi bagi yang tidak mengikuti pendidikan resmi.
5. Melampirkan fotokopi surat izin kerja dari kementerian terkait untuk WNA.
6. Melakukan perekaman biometri (sidik jari, pengenalan wajah, retina mata).
7. Melampirkan tanda bukti kepesertaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional.
8. Menyerahkan bukti pembayaran penerimaan bukan pajak.

READ  Wabup Simalungun Ikuti Workshop Indonesia Bersih Narkoba

Dengan aturan baru ini, diharapkan pemohon SIM dapat lebih mudah mengurus kelengkapan administrasi, sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepesertaan masyarakat, dalam program jaminan kesehatan nasional.

Heru Smenambahkan, meski ada kendala, pihaknya berkomitmen untuk memberikan kemudahan dalam proses pengurusan SIM bagi masyarakat yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan.(*/mus)

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *