PADANG, potretkita.id – Jumlah uang yang dibelanjakan negara di Sumbar, pada periode Januari-Maret 2024, meningkat 23,07 persen, atau berada pada Rp7,49 triliun.
Demikian dikatakan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatra Barat Syukriah HG, dalam keterangan persnya yang diakses pada Ahad (28/4).
“Realisasi belanja negara di wilayah Sumatera Barat hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp7,49 triliun, atau 23,07 persen dari target APBN 2024,” ujarnya.
Angka ini, imbuh Syukriah, menunjukkan pertumbuhan sebesar 19,31 persen, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar Rp6,28 triliun.
Realisasi belanja negara ini, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2,66 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp4,83 triliun.
Kenaikan pada Belanja Pemerintah Pusat, dipengaruhi oleh peningkatan realisasi belanja barang sebesar 63,07 persen, yang didorong oleh peningkatan kinerja pada semua jenis belanja barang, terutama Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda).
Belanja Barang Non Operasional mencapai Rp426,17 miliar atau tumbuh sebesar 240 persen, sementara Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda mencapai Rp81,79 miliar atau tumbuh sebesar 624 persen.
Di sisi lain, realisasi Belanja Pegawai juga meningkat sebesar 45,93 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal ini disebabkan oleh peningkatan belanja untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS, Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI, Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara, serta Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sedangkn realisasi Transfer ke Daerah, hingga akhir Maret 2024 mencapai Rp4,83 triliun atau 23,28% dari target APBN 2024, dengan pertumbuhan sebesar 9,63 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan ini didorong oleh komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai Rp3,77 triliun atau 27,05 persen dari target APBN 2024, serta Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) yang mencapai Rp703,82 miliar atau 18,25% dari target APBN 2024.
Namun, katanya, komponen Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Insentif Daerah belum memiliki realisasi karena pemerintah daerah masih dalam proses penyusunan Perda APBD dan pemenuhan syarat untuk penyaluran tahap pertama.(rel/yun)
