Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
POLITIK

Ini Harapan NU dan Muhammadiyah Terkait Pilpres 2024

204
×

Ini Harapan NU dan Muhammadiyah Terkait Pilpres 2024

Sebarkan artikel ini
Sekjen PBNU dan Sekum PP Muhammadiyah foto bersama.(tribrata news)
Example 468x60

JAKARTA, potretkita.id – Dua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, menyuarakan harapan agar pemilihan presiden berjalan kondusif, hingga seluruh prosesnya selesai.

Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf menyampaikan, NU mengapresiasi lancarnya jalannya kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, tanpa insiden yang mengganggu.

“Harapan kita tetap lancar sampai seluruh tahapan selesai, apa pun hasilnya kita terima,” ujar Saifullah, sebagaimana diberitakan Tribrata News Polri, diakses pada Sabtu (10/2) siang.

Dalam pandangannya, meskipun suhu politik memanas selama proses pilpres, semua pihak dapat menempatkan diri dengan baik dan memahami dinamika politik sebagai bagian dari proses demokrasi yang harus dilalui.

“Pemilu ini adalah proses yang harus kita lewati. Setelah itu kita bersatu kembali, mencari cara supaya kita bisa menata masa depan bangsa yang lebih baik,” tambah Sekjen Gus Ipul, panggilan akrab Saifullah Yusuf.

READ  Konsolidasi Organisasi dan Penataan AUM Fokus Muhammadiyah

Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, menekankan pentingnya menerima hasil pemilihan presiden, sebagai bentuk kedaulatan rakyat.

“Yang menang jangan jumawa, yang kalah legawa, setelah pemilu kembali bersatu,” tegas Mu’ti.

Beliau juga menyoroti pentingnya sikap patut dari pihak yang menang maupun yang kalah, dengan menempatkan kepentingan bangsa, di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

Dalam konteks rekonsiliasi dan akomodasi pasca-pemilihan presiden, keduanya berpendapat, hal tersebut adalah bagian penting dari demokrasi Indonesia.

“Kita tidak mengenal pemerintah yang berkuasa dan partai yang oposisi. Semua adalah bagian dari pilar demokrasi Indonesia,” ungkap Mu’ti.

Keduanya mengharapkan, agar tidak ada pihak yang menggerakkan massa, ketika terjadi perselisihan hasil pemilihan presiden, melainkan menyerahkannya pada mekanisme hukum yang berlaku.(TBNews; edi)

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *