PADANG PANJANG, potretkita.id – Komitmen Pemerintah Kota (Pemko) dalam melindungi pekerja rentan sektor informal, diwujudkan dengan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
Warga kota yang dapat layanan ini adalah yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Total keseluruhan mencapai 8.300 orang.
Demikian terungkap, dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021, dan Optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 2024, Selasa (13/2) di Ruang VIP Balai Kota.
Rapat tersebut melibatkan Pemko, Kantor Kementerian Agama, dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi.
Berdasarkan data yang disajikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, capaian coverage kepersertaan pekerja rentan, yang termasuk dalam segmen Bukan Penerima Upah mencapai 101,21 persen, melebihi target potensi sebanyak 8.207 orang.
Sebanyak 48 ahli waris juga telah menerima manfaat, dengan masing-masing mendapat Rp42 juta. Total manfaat yang telah diberikan mencapai Rp2.189.000.000.
“Pemerintah berharap para pekerja yang mencari nafkah untuk keluarganya selalu dalam perlindungan Allah SWT. Namun, jika terjadi musibah kecelakaan dan meninggal dunia, setidaknya ada perlindungan yang ditinggalkan untuk keluarga,” ujar Penjabat (Pj) Wali Kota Sonny Budaya Putra, sebagaimana diberitakan Dinas Kominfo setempat.
Sonny menekankan pentingnya jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi masyarakat, karena hal ini membantu dalam mempersiapkan generasi muda, untuk meraih masa depan yang lebih cerah.
“Saya mengajak pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan untuk segera mendaftarkan mereka, karena banyak manfaat yang bisa didapatkan,” tambah Sonny.(*)
