PADANG, potretkita.id – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menegaskan pentingnya elektronifikasi dan penggunaan nontunai dalam pengelolaan pemerintahan.
Pernyataan ini disampaikan Gubernur saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumbar 2024, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, Kamis (21/03).
“Modernisasi dapat dianggap sebagai peningkatan. Oleh karena itu, peningkatan dalam pengelolaan pemerintahan, bukan hanya untuk melaksanakan amanat undang-undang, tetapi juga sebagai tuntunan agama yang bernilai ibadah,” ujarnya.
TP2DD, lanjut Gubernur, merupakan upaya terpadu untuk memaksimalkan penggunaan nontunai dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah.
“Kita harus memahami, salah satu tuntutan kemajuan adalah transparansi. Saat ini, Pemerintah Provinsi Sumbar sudah menerapkan 100 persen transaksi nontunai,” katanya, sebagaimana dirilis Biro Adpim Setdaprov Sumbar, dikutip Jumat (22/3) pag.
Namun, sebutnya, beberapa pemerintah kabupaten kota masih menghadapi kendala, terutama dalam sarana prasarana. “Kami sudah mengirim surat kepada Kementerian Kominfo untuk permintaan Base Transceiver Station (BTS).”
Gubernur menekankan pentingnya elektronifikasi dan nontunai dalam pengelolaan pemerintahan, karena diyakini dapat mengembangkan kegiatan ekonomi daerah, mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan akses keuangan, dan meningkatkan pengawasan atas keuangan.
Kepala Perwakilan BI Sumbar Endang Kurnia Saputra menyebutkan, saat ini 20 Pemerintah Daerah di Sumbar telah menerapkan elektronifikasi dan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, baru Pemerintah Provinsi Sumbar yang mencapai 100 persen penerapan transaksi nontunai.
“Oleh karena itu, Bank Indonesia bersama jajaran perbankan lain di Sumbar, berkomitmen untuk mendorong dan memfasilitasi penggunaan nontunai di seluruh Pemerintah Daerah di Sumbar. Minimal realisasi nontunai di setiap daerah harus mencapai 85 persen,” ucap Endang.
Turut hadir dalam HLM TP2DD Sumbar tersebut, Wali Kota Solok Zul Elfian; Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur; Pjs Dirut Bank Nagari Gusti Candra; dan Kepala Bapenda Sumbar Syefdinon.
Hadir pula kepala daerah seluruh kabupaten kota di Sumbar, perwakilan instansi dan lembaga vertikal, kepala Biro Perekonomian Sumbar, serta Bagian Perekonomian dan OPD terkait dari seluruh pemerintah daerah di Sumbar. (adpsb; ed. mus)
