JAKARTA, potretkita.id – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) menegaskan, proses penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 sesuai jadwal dengan seleksi yang ketat, transparan, dan akuntabel.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas, saat memberikan keterangan dalam Konferensi Pers Progres Pengadaan ASN 2024, yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
Azwar menyampaikan, hingga 2 Mei 2024 pukul 20.00 WIB, sebanyak 602 instansi telah mengisi rincian dalam sistem layanan perencanaan SIASN Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dari 602 instansi tersebut, 371 sedang dalam proses verifikasi validasi oleh BKN, dan 152 instansi telah menyelesaikan verifikasi dan validasi.
“Rincian ini menunjukkan progres yang signifikan. Empat instansi belum membuat rincian formasi, 36 instansi masih menyusun rincian formasi,” ujarnya.
Sementara itu, 39 instansi telah selesai menyusun rincian namun belum mengajukan digital signature (DS) SPJTM oleh PPK Instansi Pemerintah, 371 instansi dalam proses verifikasi validasi oleh BKN, dan 152 instansi telah menyelesaikan proses verifikasi dan menunggu digital signature peraturan teknis Kepala BKN.
Menurutnya, kebutuhan CASN 2024 merupakan yang terbesar dalam 10 tahun terakhir, mencapai total 1.289.824 formasi, dengan rincian 427.650 formasi untuk pemerintah pusat dan 862.174 formasi untuk pemerintah daerah.
Sumber daya manusia untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) juga menjadi prioritas dengan alokasi 71.643 formasi, terdiri dari 14.114 CPNS dan 57.529 PPPK.
Proses rekrutmen CASN 2024 direncanakan akan dimulai pada Juni atau Juli 2024, setelah instansi menerima surat keputusan Menteri PAN RB tentang penetapan kebutuhan formasi. Semua tahapan seleksi diharapkan selesai paling lambat pada Desember 2024.
Selain itu, Azwar menyebutkan, proses rekrutmen di sekolah kedinasan juga akan dimulai pada minggu kedua Mei 2024. Sekolah-sekolah yang akan terlibat meliputi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Kemudian, Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Politeknik Siber dan Sandi Negara, Politeknik Statistika STIS, Poltekip dan Poltekim, serta sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan dan Sekolah Tinggi BMKG.(infopublik.id; ed. mus)
