PADANG, potretkita.id – Ketersediaan bangunan shelter untuk evakuasi vertikal di Sumatera Barat (Sumbar) terbilang masih minim. Rekonstruksi gempa 2009 pun belum pula tuntas.
Realias itu menjadi sorotan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Menurutnya, jumlah shelter yang ada saat ini masih sangat minim, dan perlu penambahan segera untuk mengantisipasi potensi bencana gempa dan tsunami.
Pada peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) Tahun 2024 di Youth Centre Bagindo Aziz Chan, Padang, Jumat (26/4/2024), Menko PMK mengungkapkan kekhawatirannya terkait dengan minimnya shelter di Sumatera Barat.
“Mengingat potensi bencana gempa dan tsunami di Sumbar tinggi, BNPB perlu segera memprogramkan pembangunan shelter baru untuk tambahannya, agar jumlahnya memadai,” tegasnya.
Selain kekurangan shelter, Muhadjir juga menyinggung perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi gempa 2009 di Sumbar yang masih belum tuntas.
“Ada gedung perguruan tinggi swasta yang masih terbengkalai, bangunannya belum dirobohkan, rehabnya tidak dilanjutkan, dan juga ada gedung yang tidak ditempati,” ungkapnya.
Merespons kondisi ini, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, meminta kepada Gubernur Sumbar agar segera melakukan perhitungan kebutuhan shelter, dan mengkoordinasikannya dengan BNPB.
“Jika memang shelternya belum cukup dan anggaran terbatas, BNPB akan bantu menambah shelter-nya. Termasuk juga latihan dan simulasi evakuasi bencana gempa dan tsunami di Sumbar,” jelasnya.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, mengapresiasi dukungan dari Pemerintah Pusat dan menyebut, pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan OPD terkait.
“Untuk evakuasi horizontal kita terkendala, selain anggaran, lahannya juga sempit. Jadi yang paling cocok itu memang dengan menyiapkan evakuasi vertikal (shelter) seperti yang disampaikan Pak Menteri,” jelasnya.
Untuk meminimalisir risiko bencana di Sumbar, Mahyeldi menyebut bahwa Pemprov Sumbar telah memiliki Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana. Termasuk juga Perda terkait standar bangunan yang aman gempa.
Dengan perhatian serius dari Pemerintah Pusat dan koordinasi dengan BNPB, diharapkan langkah-langkah konkret segera diambil untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi risiko bencana di Sumatera Barat.(adpsb; ed. edi)
