PADANG, kiprahkita.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, rapat koordinasi (rakor) penanganan bencana banjir dan longsor, Senin (13/5).
Rapat dilaksanakan di VVIP Bandara Internasional Minangkabau (BIM), ini dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto.
Pada rapat itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, menjelaskan kejadian serta dampak bencana banjir dan longsor, yang melanda daerahnya pada 11 Mei 2024 lalu.
Bencana tersebut telah mempengaruhi setidaknya empat kabupaten/kota, mengakibatkan 44 warga meninggal dunia, serta merusak ratusan unit rumah, kendaraan, dan ternak.
“Tentu saja dalam situasi tanggap darurat yang berlangsung saat ini, kami di Provinsi Sumbar sangat berharap arahan dan dukungan dari Bapak Presiden dan Pemerintah Pusat melalui BNPB, Kementerian Sosial, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya,” ujarnya.
Setelah paparan Gubernur, kepala daerah dari kabupaten/kota terdampak seperti Bupati Tanah Datar Eka Putra, dan Sekda Kabupaten Agam Edi Busti, juga memaparkan dampak bencana di daerah masing-masing.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Anggota DPR RI dari Komisi VIII, John Kenedy Azis, Unsur Forkopimda Sumbar, Pj Wali Kota Padang Panjang Sonny Budaya Putra, dan Sekda Kota Padang Andree Algamar.
Menanggapi laporan dari para kepala daerah, Suharyanto menginstruksikan seluruh pihak untuk mendukung penanganan bencana selama masa tanggap darurat.
“Jika sudah lebih dari dua kabupaten/kota yang menetapkan tanggap darurat, maka provinsi bisa segera turun, dan dengan demikian Korem, Polda, dan lain-lain juga harus segera turun,” tegasnya.
BNPB berkomitmen untuk mendampingi penanganan bencana di Sumatera Barat hingga situasi kembali pulih dan menuju masa transisi tanggap darurat.
Letjen Suharyanto menekankan pentingnya beberapa langkah umum yang harus dipastikan terlaksana dengan baik selama masa tanggap darurat.
“Fokus kita ada di masyarakat. Bagi korban meninggal dunia, hak santunannya harus segera disalurkan. Bagi yang luka-luka, harus mendapat penanganan prioritas. Artinya, kebutuhan dasar masyarakat terdampak harus terpenuhi,” jelasnya.
Pencarian terhadap warga yang dinyatakan hilang harus dilakukan semaksimal mungkin. Jika dalam enam kali 24 jam tidak ditemukan, keluarga korban berhak meminta pencarian ulang. Untuk kebutuhan alat berat dalam pencarian, BNPB siap menanggung biayanya.
Selama masa tanggap darurat, Bupati dan Wali Kota di daerah terdampak diminta menjadi Dansatgas, dengan Dandim dan Kapolres sebagai wakilnya. Setelah masa transisi tanggap darurat, kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi harus segera disusun.
BNPB juga siap membangun rumah masyarakat yang terdampak, sementara daerah hanya perlu menyiapkan lahannya.(adpsb)
